Langkat, trieknews.com
Banyaknya dugaan pengerjaan proyek Jalan di Kabupaten Langkat yang dinilai tak beres menuai reaksi keras dari masyarakat, bahkan kualitas pengerjaan Jalan menjadi sorotan bagi pemerhati Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan media massa yang menilai bobroknya pengawasan intansi pemerintahan dan penanganan pengerjaan oleh pelaksana proyek.
Bahkan ada beberapa pengerjaan proyek pengerjaan dan perawatan jalan yang terkesan mangkrak menjadi salah satu penilaian sistim pengerjaan yang diduga tidak profesional.
Berbagai media massa telah mengekspos beberapa kondisi jalan yang tidak beres baik secara kualitas maupun kuantitas pengerjaan Proyek Jalan pada Dinas PUPR Langkat Tahun Anggaran 2022 cermin gagalnya pengawasan dan Kepemimpinan kepala Dinas PUPR Langkat, Khairul Azmi S. STP, belum lagi pelanggaran masa waktu pengerjaan proyek yang kerap tidak terealisasi oleh Pelaksana proyek dari perusahaan pemenang tender.
Mengamati pemberitaan dari banyak media cetak dan online salah satunya dilansir dari media online metrorakyat.com dengan judul “KPA dan PPK Dinas PUPR Kab. Langkat Diduga Tak mampu Hingga Proyek Luncur Berhamburan Di Langkat” menjadi citra buruk ketidak mampuan Kadis PUPR menjalankan Tupoksinya.
Bahkan baru- baru ini sekelompok masyarakat yang di dominasi kaum ibu- ibu sempat melakukan protes atas pengerjaan Jalan yang dinilai tak beres tersebut dengan membawa bongkahan aspal hotmik kekantor PUPR Langkat.
Sikap protes kaum emak- emak itu ditandai dengan menyerahkan bongkahan Aspal hotmik kepada Kepala Dinas PUPR Langkat, Khairul Azmi.
Kaum emak- emak tersebut mengungkapkan rasa kekecewaan nya terhadap kinerja PUPR Langkat yang di sinyalir menghamburkan uang rakyat triliunan Rupiah.
Menanggapi hall itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Swadaya Masyarakat Suara Keadilan Masyarakat (DPD LSM SUKMA) Kab. Langkat, Bambang Hermanto meminta Bupati Langkat Syah Afandin untuk mengevaluasi kinerja kepala Dinas PUPR Langkat Khairul Azmi S.Stp, sebagai upaya pencegahan penggunaan anggaran APBD TA 2022 tidak sia- sia.
“Saya berharap bapak Bupati Langkat agar lebih serius mengawasi kinerja anggotanya termasuk kepala Dinas PUPR Langkat, karena banyak sekali keluhan masyarakat juga dari hasil investigasi beberapa media dalam pemberitaan, dan tentu saja sebagai sosial kontrol media turut melakukan pengawasan pengalokasian dana APBD di Langkat”.cetus Bambang kepada wartawan, Senin (9/1/2023).
Bambang berharap agar Bupati Langkat menindak tegas Kadis PUPR Langkat, bila perlu dicopot jabatannya jika benar melanggar dan merugikan keuangan Negara, dan tegas untuk bisa memproses secara hukum Perangkat Pemkab Langkat yang menyebabkan karena kelalaiannya ataupun tindakan indikasi korupsi agar menciptakan kekondusifan di kabupaten Langkat.
“ Tindakan tegas berupa pencopotan jabatan bahkan melakukan upaya hukum melaporkan kepala dinas nakal merupakan sikap tegas yang meski dilakukan Kepala daerah, bahkan sikap itu merupakan keingina masyarakat khususnya masyarakat langkat untuk perubahan yang lebih baik di Langkat” tegas Bambang.(Red)
